Amnesty International Indonesia

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal-pasal KUHP baru terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan: “MK inkonsisten dalam melindungi hak konstitusional warga untuk bebas dari pasal-pasal karet penghinaan pejabat presiden dan wakil presiden. Pada 2006...

Menanggapi klaim Menteri Agama bahwa Indonesia mencapai puncak kerukunan sosial keagamaan sepanjang sejarah saat membacakan doa upacara HUT ke-81 RI, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: “Klaim tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Hampir setiap tahun ada ratusan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencede...

Menanggapi pidato presiden di Sidang Tahunan MPR, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Pidato Presiden nihil penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan reformasi pertahanan. Padahal itu agenda penting kebangsaan di tengah maraknya praktik otoriter dan ketegangan geostrategi dunia. Meluasnya militer dalam urusan sipil domestik tel...

Menanggapi pernyataan Menteri Hukum RI terkait hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan: “Pernyataan Menteri Hukum tersebut bertentangan dengan arah politik hukum pidana nasional. Lagipula Presiden pada 6 April 2025 lalu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik hukuman mati, dengan alasan sanksi t...

Merespons tuntutan hukuman penjara atas aktivis mahasiswa Khariq Anhar terkait kasus timpa teks demo Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Tuntutan penjara terhadap Khariq kembali menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi terus berlanjut meskipun setelah hampir satu tahun demo Agustus 2025 berlalu. Ini ...